Pemerintah Siapkan Delapan Jurus Cegah APBN Jebol

JAKARTA – Harga minyak yang sudah di ambang USD 100 per barel mendorong pemerintah menyiapkan jurus baru untuk mengamankan APBN 2008. Formula mencegah APBN jebol itu kemarin dirumuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang Kabinet Paripurna selama lima jam di Kantor Kepresidenan. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri PU Joko Kirmanto, dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers usai sidang kabinet menjelaskan, dari perhitungan Depkeu, pada November ini, rata-rata harga minyak sekitar USD 92 per barel dan untuk Desember diperkirakan di kisaran USD 95 per barel.

Harga minyak Indonesia (ICP -Indonesian Crude Price) rata-rata lebih rendah USD 5 di bawah harga internasional. “Artinya, kalau Desember diasumsikan ICP USD 95 per barel, berarti harga pasar global sekitar USD 100. Ini akan berdampak penerimaan negara bakal mencapai Rp 724,5 triliun akhir tahun ini,” jelas Ani -panggilan Sri Mulyani.

Berdasar asumsi itu, pemerintah menyiapkan delapan langkah pengamanan untuk menyelamatkan APBN 2008. Pertama, menggunakan dana cadangan pengamanan gejolak BBM sebesar Rp 6 triliun untuk kali pertama. Kedua, belanja procurement kementerian dan lembaga yang biasanya hanya terserap sekitar 85 persen akan ditingkatkan menjadi 90-95 persen sehingga diharapkan mampu memberikan ruang anggaran Rp 11,7 triliun.

Ketiga, pemerintah bakal menerbitkan SUN sebesar Rp13,9 triliun bagi beberapa daerah penghasil minyak yang akan memperoleh windfall profit dari tingginya harga minyak sepanjang 2008. Keempat, pemerintah bakal memangkas kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga yang dinilai tidak prioritas. “Kami melihat desain anggaran kementerian dan lembaga masih memiliki ruang penghematan. Langkah ini diharapkan memberikan ruang anggaran Rp10 triliun,” kata Ani. Dia menjelaskan bahwa Presiden SBY dalam rapat menggariskan bahwa seluruh program pemerintah yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan tidak akan diutak-atik.

Kelima, mengamankan produksi minyak dan gas serta menjaga subsidi BBM dari sisi efisiensi dan melakukan berbagai penghematan. Langkah keenam, pemerintah bakal mengefisienkan penggunaan subsidi BBM dan listrik dengan memantau secara ketat kinerja PT Pertamina dan PT PLN. Dua BUMN tersebut akan menjadi wadah bagi pemerintah membayarkan subsidi layanan publik (PSO -public service obligation).

Langkah ketujuh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Depkeu untuk mengoptimalisasi target penerimaan pajak dengan menambah target penerimaan pajak penghasilan (PPh) Rp 9 triliun dan penerimaan cukai Rp 1 triliun. “Masih ditambah dengan extra effort Ditjen Pajak Rp 5 triliun,” kata Menkeu. Pemerintah juga bakal memacu setoran dividen BUMN, khususnya Pertamina, yang memiliki keuntungan Rp 9 triliun. “Itu dengan catatan bila harga minyak USD100 per barel sepanjang tahun. Itu adalah windfall profit Pertamina,” tutur Ani.

Kedelapan, kalau defisitnya naik dari Rp 73 triliun menjadi Rp 75 triliun, pemerintah berencana menambah lagi penerbitan SUN. “Itu delapan langkah yang akan kita lakukan supaya APBN 2008 aman, tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Ani.

Selain memaparkan delapan langkah pengamanan, Menkeu membeber kemungkinan asumsi makro pada APBN 2008. “Defisit akan dijaga pada level 1,8 persen, hanya naik dari Rp 73,3 triliun ke Rp 75,9 triliun, dan seluruh komposisi penerimaan dari belanja akan dijaga sestabil mungkin,” sebut Ani.

Kenaikan harga minyak tersebut akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi menurun. Yang semula untuk APBN adalah 6,8 persen turun menjadi 6,4-6,7 persen. “Bank Indonesia masih menggunakan 6,2-6,8 persen range dalam exercise ini kami melihat risiko untuk turunnya akn turun 0,1-0,3 persen. Kurs bakal sedikit melemah dari Rp 9.100 menjadi Rp 9.200,” ulasnya.

Menko Perekonomian Boediono menambahkan bahwa dalam sidang kabinet paripurna, pembahasan mengenai kesiapan kita menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan ekonomi disertai dengan perkembangan harga minyak dunia. “Dalam pertemuan ini, beberapa menteri melaporkan ada yang menjadi rencana atau antisipasi upaya kita untuk menghadapi kemungkinan dari harga minyak dunia yang melonjak,” katanya.

Komitmen pemerintah untuk mengamankan APBN juga ditentukan angka produksi minyak Indonesia yang selama ini meleset dari target yang dicanangkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa ada dua hal yang berhubungan dengan penerimaan migas. Pertama, menjaga upaya mencapai sasaran produksi minyak (lifting) 1.034.000 barel per hari pada 2008. Kedua, di sisi pengeluaran, pemerintah berusaha melakukan penghematan. (tom/iw) (JawaPos)

Tinggalkan Balasan