Kendati memiliki penampilan yang menakutkan, hewan tersebut bukan pemakan daging dan kelihatan lebih mirip badak dibandingkan dengan tikus. Hewan itu sangat besar sehingga mungkin melewati kebanyakan hidupnya di tempat yang separuh tergenang air, untuk mengurangi tekanan akibat ukurannya.

Spesies itu telah disebut “Josephoartigasia monesi”, untuk menghormati Alvaro Mones, ahli palaentologi Uruguay yang mengkhususkan diri dalam hewan pengerat Amerika Selatan.

Penghuni lain hutan dan rawa di dunia ini meliputi harimau bergigi pedang, kungkang darat dan hewan mamalia raksasa.

Hewan pengerat terbesar yang pernah hidup adalah “carpincho” atau “capybara”, yang juga hidup di beberapa wilayah Amerika Selatan dan dapat memiliki berat tubuh hingga 60 kilogram, demikian laporan Xinhuanet.
(Antara)

Menurutnya, jika individu mampu mengembangkan ilmu tersebut, kesempatan kerja semakin luas, artinya setiap individu harus pandai memadukan Antropologi dengan ilmu atau keahlian lain.

Sementara itu, Drs Purwanto Iskandar, dari UNICEF dalam seminar tersebut mengatakan, Antropologi merupakan ilmu masa depan karena mampu menjangkau segala aspek namun masih diperlukan metode yang sinergi dan fokus untuk menggapainya. “Karena di Indonesia banyak ahli namun tidak sinergi dalam menghadapi persoalan,” katanya.

Drs Lukas Sasongko menambahkan, ilmu Antropologi tidak hanya banyak tantangan tetapi juga menambah wawasan luas bagi setiap individu yang mampu mengembangkan. “Karenanya gunakan ilmu Antropologi tersebut sebagai dasar untuk mencari peluang lain dalam berusaha, dan jangan takut rugi,” katanya.

Sementara, menurut Dra Sri Marpinjum, Antropologi bisa juga menghentikan bom, bila individu yang bersangkutan mampu memutuskan perbedaan dan menjembatani suatu masalah agar tidak terjadi pertikaian.

“Terkadang seorang Antropolog pun bisa menjadi ‘penjahit’ masalah di tengah-tengah konflik, artinya bisa menjembatani persoalan, hingga tidak terjadi perbedaan,” ungkapnya sembari menambahkan Antropolog bisa menjadi penasihat dari sekian banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan-pendekatan dan pendampingan. (*-3)-k
Sumber : Kedaulatan Rakyat, 14 September 2004

Itulah harapan atas institusi dan cara kerja birokrasi pemerintahan, yang memang mesti berperan sebagai lembaga pelayanan publik (public services) yang tidak diembel-embeli dengan vested interest. Sebagai lembaga, birokrasi pemerintah mesti baik, karena memang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi ragam kebutuhan dan kepentingan warga negara. Birokrasi pemerintahan itu pun mesti diisi oleh pegawai-pegawai yang bersih, yang tidak mementingkan diri sendiri dan atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikannya.

Cara kerja melayani yang dilakukan aparat mesti adil tanpa kecuali; harus tidak memihak, karena demikianlah tugas yang dibebankan kepadanya, meskipun diiming-imingi keuntungan material atau promosi jabatan atau karena mendapat tekanan dari pihak tertentu.

Singkatnya, secara ideal-normatif, birokrasi pemerintahan, di mana pun dan pada berbagai tingkatan apa pun, dituntut, dan memang tuntutan imperatif yang seharusnya dipenuhi, untuk menempatkan prinsip-prinsip rasionalitas dan profesionalitas sebagai landasan tindakan dan cara kerjanya.

**

TETAPI tampaknya, model birokrasi yang objektif dan netral yang menjadi tuntutan yang mesti dijalankan itu, pada pemerintahan kita, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih jauh panggang dari api. Berbagai tudingan miring yang diajukan berbagai kalangan masyarakat punya landasan faktualnya, bukan tudingan apriori atau prasangka.

Penyimpangan aparat birokrasi dalam menjalankan pelayanan untuk masyarakat di kantor-kantor pemerintah daerah umpamanya telah lama terdengar. Para aparat itu dicap lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mengurus kepentingan warganya. Masyarakat lebih banyak diperlakukan sebagai objek, sapi perahan, ketimbang sebagai subjek yang perlu diberi perlakuan yang baik sebagai warga negara. Mereka tidak peduli dengan keluhan dan aspirasi yang muncul dan malah cenderung membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan; orang-orang yang memiliki uang, berkuasa, keluarga, konco atau kroni, dan golongannya akan mendapatkan prioritas.

Bahkan banyak aturan yang oleh aparat pemerintah “dipelintir” seenaknya sendiri. Mekanisme dan prosedur administratif yang sesungguhnya cukup mudah kemudian dibuat berbelit-belit. Dalilnya, “kalau urusan bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”. Melalui dalil itu, mereka bisa mendapatkan extra money”. Kecepatan dan keakuratan pelayanan bukanlah target utama, yang menjadi target adalah berapa besar barang atau uang yang bisa didapat dari pelayanan itu. Slogan one day service yang terus-menerus dikumandangkan, memang sekadar slogan, hanya lips service, retorika saja.

Karena itu, bila melihat pada cara kerja birokrasi pemerintahan, apakah itu di masa Orde Baru, maupun di masa reformasi yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun, tidak banyak tampak wajah dan kinerja yang berubah. Pernyataan bahwa birokrasi telah punya paradigma baru, yakni cara pandang dan cara kerja yang lebih mementingkan kualitas pelayanan dan transparan, nyatanya tidak terwujud dalam kinerja sehari-hari aparat pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan masih menunjukkan praktik-praktik manajemen organisasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan jauh dari fleksibilitas. Tetap saja yang terlihat adalah ciri-ciri yang sangat birokratis, yang menekankan pada aturan-aturan administratif yang berlebihan. Penyimpangan dan pemborosan juga lazim terjadi, seperti terungkap setiap tahun dari hasil temuan BPK (badan pemeriksa keuangan) yang jumlahnya cukup besar dan menampakkan kecenderungan yang terus meningkat.

Dalam konteks itulah, birokrasi pemerintahan kita tetap masih memiliki citra yang negatif di mata masyarakat. Namun demikian, warga masyarakat pun tidak banyak punya daya dan kuasa untuk bisa mengontrol laku-lampah berbagai lembaga pemerintahan itu. Untuk bisa melakukan kegiatan, apakah itu aktivitas ekonomi, sosial, dan kebudayaan harus mendapatkan izin dan jangan harap izin itu bisa segera diberikan bila warga masyarakat tidak menyediakan “sesuatu” atau memiliki katebelece. Dengan kata lain, warga masyarakat bisa menembus dengan cepat berbagai prosedur administratif yang dibuat-buat itu bila memakai pelicin, bisa berupa uang atau materi lainnya, atau bila punya relasi dekat dengan elite penguasa atau aparat birokrasi tersebut.

Berbagai potensi perubahan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat, yang mestinya difasilitasi pemerintah, tetapi karena prosedur dan mekanisme fasilitasnya begitu berbelit-belit, potensi itu menjadi terhambat untuk manifes. Karena itu, wajah birokrasi pemerintah ini tampaknya menjadi kekuatan yang kontraproduktif, lebih memperlihatkan kinerja sebagai lembaga publik yang konsumtif, yang menggerogoti keuangan negara, bahkan sekaligus juga banyak menyedot sumber-sumber daya sosial-ekonomi yang ada pada masyarakat, bukannya memberikan sumbangan untuk mendorong dinamika masyarakat. Dan karena juga cara kerja birokrasi itu diskriminatif, dalam arti memiliki kecenderungan untuk lebih mendahulukan kepentingan orang-orang yang memiliki akses dan kontrol pada sumber-sumber daya sosial-ekonomi dan kekuasaan politik, maka birokrasi itu secara langsung mendorong pada kian melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

**

KRISIS ekonomi yang sudah berlangsung enam tahun lebih yang begitu membebani kehidupan masyarakat, tampaknya tak segera kunjung pulih karena “terhambat” oleh kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yang pada tingkatan praktiknya tetap berada pada lingkungan birokratisme yang berlebihan. Meskipun pemerintah di awal reformasi dan tetap dipegang hingga sekarang, bahwa birokrasi pelayanan pemerintah telah mengubah paradigmanya, prinsip perubahan itu hanya sebatas pada level pemikiran, katakanlah suatu perubahan pada tingkatan kognitif, yang sama sekali tidak atau belum menyentuh perubahan pada tingkat perilaku.

Secara umum kinerja birokrasi pemerintah dari dulu hingga kini boleh dikatakan tidak menunjukkan perubahan yang berarti, tetap diliputi berbagai praktik penyimpangan dan ketidakefisienan, karena memang perilaku aparatnya tidak berubah. Perubahan paradigma hanya berkumandang sebagai retorika politis dan karenanya hanya bisa dilihat pada tataran simbolik, bukan pada praktik sosialnya.

Sudah barang tentu, birokrasi yang menjadi bagian dari masalah dan cenderung melanggengkan krisis multidimensi ini, mesti diubah. Dan perubahan itu harus langsung pada tataran perilakunya, bukan sekadar pada level pemikiran.

Dalam kajian sosiologi, perilaku hanya dimungkinkan bisa berubah bila landasan-landasan yang menjadi wajah di mana perilaku itu berjalan juga berubah. Apa yang menjadi basis dari perilaku itu? Sosiologi telah mengidentifikasi beberapa basis tempat perilaku itu berlangsung, di antaranya basis material dan organisasional. Karena itu, untuk mengubah perilaku, maka basis struktur organisasi dan sumber material birokrasi musti diubah.

Pertama, struktur birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, terlalu “gemuk” dan rumit. Dengan sendirinya, karena organisasi itu besar dan kompleks, ia diisi oleh banyak pegawai dan bagaimanapun pegawai-pegawai yang banyak itu perlu diberi porsi pekerjaan. Dalam konteks pemberian porsi pekerjaan ini, birokrasi yang gemuk itu akan memperluas dan memperpanjang aturan-aturan administratif. Melalui aturan yang jauh dari sederhana itu, pegawai bisa diberi sedikit pekerjaan.

Kedua, basis material birokrasi, khususnya upah untuk aparatnya sangat terbatas. Dalam keterbatasan upah aparat birokrasi akan berupa untuk menambah pendapatannya dengan cara “mengomodifikasikan” aturan-aturan tersebut dan dari komoditisasi prosedur normatif itulah aparat mendapatkan extra money. Sebenarnya, keterbatasan upah itu juga merupakan refleksi dari struktur organisasi yang gemuk.

Dalam konteks kedua basis yang melandasi perilaku birokrasi itulah, perubahan paradigma birokrasi yang realistik adalah mengubah struktur organisasi dan menambah sumber material untuk aparat birokrasi.

Pertama, struktur birokrasi harus dibuat ramping dan sederhana. Memang prinsip perubahan ini berarti melakukan proses rasionalisasi, yakni mengurangi jumlah pegawai. Paradigma ini jauh dari populer karena dianggap menghilangkan sumber nafkah dan jabatan banyak orang. Tetapi bagaimanapun pendekatan tersebut mesti dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Bisa saja rasionalisasi ini tidak dilakukan secara radikal, mendadak, umpamanya untuk waktu sepuluh atau lima belas tahun ke depan pemerintah tidak lagi menambah jumlah pegawai, sementara untuk menangani ragam pekerjaan bisa dibantu dengan proses teknologisasi.

Kedua, meningkatkan upah pegawai. Bila struktur organisasi birokrasi itu ramping, sumber daya ekonomi yang tadinya dipakai untuk membayar upah pegawai yang banyak bisa dialokasikan untuk menaikkan upah pegawai yang sedikit.

Di negara-negara maju, struktur organisasi birokrasi pemerintahan cukup ramping, jumlah pegawainya sedikit, tetapi tingkat upahnya cukup tinggi, dan perangkat teknologi berperan besar dalam membantu pekerjaan aparat pemerintah. Semua itu memungkinkan prinsip-prinsip birokrasi pemerintahan yang rasional dan profesional menjadi bisa diterapkan dengan baik. Dan yang terpenting birokrasi yang tidak birokratis itu kemudian bisa mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan, bahkan melakukan tindakan preventif, dan bisa ikut mendorong dan atau memfasilitasi perubahan ke arah yang lebih progresif dari kehidupan masyarakat.* Oleh BUDI RAJAB. Penulis, staf pengajar Jurusan Antropologi, Fisip Universitas Padjadjaran Bandung.
(Sumber)

Hal itulah yang menyebabkan banyak sekali BCB yang ditemukan di perairan Indonesia. Sebab, dahulu para saudagar antarnegara melakukan pelayaran dan tidak jarang mereka tenggelam bersama kapal dan harta benda yang dibawa.

“Di perairan-perairan kita seperti di Pantai Timur Sumatera, Laut Utara Jawa, Selat Makassar, di sana banyak terdapat titik-titik kapal yang tenggelam,” ujar Direktur Arkeologi Bawah Air Depbudpar, Surya Helmi dalam sebuah perbincangan dengan detikcom di kantor Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (29/11/2007).

Bahkan, menurut Surya, berdasarkan sebuah riset, saat ini ditemukan titik adanya kapal milik Portugis yang tenggelam di Selat Madura. Kapal tersebut tenggelam sekitar tahun 1.500-an. “Tapi untuk melakukan pengangkatan, kita akan konfirmasi dahulu ke pemerintah Portugis, sebab ini menyangkut sejarah kedua bangsa,” kata Surya.

Informasi tersebut didapatkan dari informasi yang diperoleh para nelayan, termasuk juga mempelajari sejarah penjajahan di Indonesia.

Benda-benda cagar budaya yang tersimpan di bawah laut tersebut, menurut Surya, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Namun, jika memang jumlahnya melimpah, dipersilakan kepada pihak-pihak yang tertarik untuk memilikinya, asalkan mempunyai sertifikat.

“Nantinya, BCB yang kita temukan di bawah laut kita pilih-pilih dulu yang mempunyai nilai tinggi dan masterpiece untuk kita taruh di museum, sisanya bisa diperjualbelikan,” kata Surya.

Namun demikian, menurut Surya, proses pengangkatan BCB dari dasar laut harus sesuai dengan kaidah-kaidah arkeologi. “Tidak secara serampangan. Ada metodologi evakuasi. Biar BCB tersebut tidak rusak dan data-datanya bisa kita rekam,” tandas dia. (sumber: Detiknews)