Sumber Belajar Online » Ekonomi

Prospek Kebijakan BUMN 2008

Dalidjo Blacksweet — Fri, 18 Jan 2008 03:45:00 +0000

Tahun 2007 telah kita lewati. Sejumlah peristiwa telah kita rasakan. Termasuk peristiwa yang terkait dengan badan usaha milik negara (BUMN). Pada Mei 2007, BUMN memasuki era baru dengan bergantinya tampuk kepemimpinan dari Sugiharto ke Sofjan A. Djalil. Tak dapat dimungkiri, Sofjan A. Djalil membawa gaya yang berbeda dari Menteri Negara (Menneg) BUMN sebelumnya, Sugiharto.

Di awal kepemimpinannya, Sofjan Djalil berharap dirinya merupakan Menteri Negara BUMN terakhir. Meski memiliki gaya yang berbeda, penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan yang substansial dalam hal kebijakan BUMN antara Sugiharto dan Sofjan Djalil. Ini terlihat bahwa Sofjan Djalil pun masih meneruskan kebijakan BUMN yang dirintis pendahulunya, yaitu fokus pada rightsizing BUMN.

Kebijakan rightsizing memang mutlak dibutuhkan. Ini mengingat, meski telah diterbitkan berbagai aturan dan langkah untuk meningkatkan kinerja BUMN, hasilnya belum optimal. Peningkatan dividen yang disetor ke APBN, di samping karena perbaikan laba BUMN, juga karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dividend payout ratio dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter 1997 menjadi sekitar 40% (setelah krisis), bahkan beberapa BUMN dikenai lebih dari 50%.

Kebijakan rightsizing juga semakin relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan BUMN. Di samping itu, membandingkan dengan negara-negara tetangga, perlu juga dikaji untuk membentuk BUMN-BUMN unggulan (champion) yang dapat berkiprah di ajang regional dan internasional.

Setidaknya, terdapat empat pilar yang perlu dilakukan untuk melakukan rightsizing BUMN, yaitu (i) merger/akuisisi; (ii) pembentukan holding company; (iii) privatisasi/divestasi; dan (iv) likuidasi. Pertanyaannya, bagaimana kinerja kebijakan rightsizing selama ini dan prospeknya di tahun 2008?

GATRA (Dok. GATRA)

Kebijakan rightsizing sesungguhnya telah digagas sejak 2005. Namun, dalam perjalanannya, langkah rightsizing ini tidak berjalan mulus. Hambatan dari stakeholders (BUMN, pemerintah, dan DPR) turut menjadi penghambat kebijakan rightsizing. Di tahun 2005, hampir tidak ada satu pun dari pilar kebijakan rightsizing yang dilakukan. Fokus kebijakan BUMN waktu itu lebih diarahkan pada bagaimana memberdayakan BUMN untuk turut serta me-recovery ekonomi akibat sejumlah kejadian pada waktu itu, seperti gempa tsunami, pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan. Bisa dikatakan, pada tahun 2005, peran BUMN lebih sebagai agent of development.

Peran tersebut berlanjut hingga 2006. Terlebih lagi, pada Oktober 2005, pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Maka, BUMN pun kembali menjalankan peran-peran tersebut. Bedanya, pada 2006, kinerja BUMN mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2005. Pada 2006, laba bersih BUMN mencapai Rp 54 trilyun atau meningkat sekitar 28% dibandingkan dengan tahun 2005 sekitar Rp 42 trilyun. Ini berarti, selain menjalankan misi ekonomi, pada tahun 2006, BUMN berkesempatan membangun bisnis komersialnya sebagaimana layaknya perusahaan.

Di tahun 2006, memang ada kebijakan privatisasi BUMN. Tapi, itu pun tidak bisa disebut untuk menjalankan salah satu pilar kebijakan rightsizing. Sebab, langkah privatisasi BUMN itu dilakukan pada BUMN yang sebelumnya telah diprivatisasikan, yaitu Perusahaan Gas Negara (PGN). Privatisasi lanjutan PGN melalui right issue waktu itu adalah lebih didorong untuk mengejar setoran privatisasi untuk APBN.

Di tahun 2006, Menneg BUMN Sugiharto telah mempersiapkan untuk mengimplementasikan beberapa dari pilar dari kebijakan rightsizing, baik melalui merger maupun pembentukan holding company atas sejumlah BUMN. Namun, hingga akhir masa jabatannya, tidak satu pun langkah ini dapat diwujudkan. Tarik-ulur kepentingan ditengarai turut menghambat implementasi sejumlah langkah ini.

Di tahun 2007, tepatnya sejak jabatan Menneg BUMN beralih ke Sofjan Djalil, dari keempat pilar kebijakan rightsizing, baru langkah privatisasi BUMN yang dapat dilakukan. Itu pun tidak semuanya berjalan mulus. Kebijakan privatisasi tahun 2007 ini antara lain dilakukan pada PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya (Wika). Selain itu, pemerintah juga melakukan privatisasi lanjutan melalui right issue di Bank BNI.

Di tahun 2007, Kementerian Negara BUMN juga merencanakan untuk melanjutkan berbagai rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya seperti pembentukan holding pertambangan, perkebunan, dan pertanian (pupuk). Namun, sama dengan tahun 2006, pada tahun 2007 hasilnya juga nihil. Penulis kira penyebabnya sama dengan yang terjadi di tahun 2006.

GATRA (Dok. GATRA)

Pada tahun 2008, pemerintah telah mengagendakan sejumlah BUMN untuk diprivatisasikan. Menneg BUMN Sofjan Djalil belum lama ini menyatakan bahwa Komite Privatisasi BUMN telah menyetujui sejumlah BUMN untuk diprivatisasikan pada tahun 2008 (lihat tabel). Privatisasi memang perlu dilakukan untuk lebih menyehatkan BUMN-BUMN tersebut. Tinggal persoalannya, metode dan mekanisme privatisasi yang perlu diperbaiki agar kebijakan tersebut bisa diterima masyarakat dan menguntungkan negara.

Di sini terlihat bahwa di tahun 2008 sepertinya ”pakem kebijakan” yang diambil terhadap BUMN masih relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Privatisasi BUMN tampaknya tetap menjadi pilihan utama untuk menjalankan kebijakan rightsizing BUMN. Sementara itu, langkah likuidasi BUMN misalnya, belum terlihat rencana aksinya. Padahal, kalau mau jujur, terdapat beberapa BUMN yang layak dilikuidasi.

Kita juga belum melihat rencana aksi pembentukan holding BUMN. Padahal, baik secara konsep dan kajian sejumlah BUMN telah siap dikonsolidasikan melalui pembentukan holding. Beberapa BUMN yang dinilai telah siap tersebut adalah BUMN pertambangan, perkebunan, dan perpupukan.

Penulis berpendapat bahwa eksekusi holding BUMN di tahun 2008 ini penting. Paling tidak, di tahun 2008, minimal ada satu holding company BUMN yang perlu dibentuk. Kenapa penting? Pembentukan holding company, bila sukses dilaksanakan pada tahun 2008, akan menjadi preseden yang baik bagi langkah serupa di tahun-tahun berikut. Sekaligus, bila langkah ini sukses akan dapat menghapus image bahwa langkah strategis ini sulit dilakukan karena tarik ulur kepentingan, baik dari pemerintah sendiri (sektoral), DPR, serta stakeholder BUMN lainnya (seperti serikat pekerja dan manajemen). Dan langkah ini juga akan menjadi key success factor yang amat penting bagi Kementerian Negara BUMN.

Penulis berpendapat holding yang paling strategis untuk dibentuk adalah BUMN pertambangan. BUMN pertambangan kini menjadi primadona, karena harga komoditasnya terus meningkat. Korporatisasi BUMN pertambangan melalui holding ini akan meningkatkan kemampuan leverage-nya berlipat-lipat sehingga meningkatkan bargaining position BUMN pertambangan baik di mata kompetitor, investor, maupun kreditur. Menteri BUMN Sofjan Djalil pernah menyatakan, induk BUMN pertambangan ini akan memiliki kemampuan mencari utang hingga US$ 10 milyar. Peningkatan kemampuan ini berasal dari adanya nilai tambah US$8 milyar setelah pembentukan holding itu.

Langkah lain yang perlu dilakukan pada tahun 2008 adalah merger/akuisisi sesama BUMN. Merger/akuisisi juga diperlukan untuk semakin memperjelas arah rightsizing BUMN. Ini mengingat, dalam konteks rightsizing BUMN, langkah holding dan merger memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan privatisasi.

Kementerian Negara BUMN pernah menjelaskan bahwa melalui skenario kebijakan rightsizing BUMN, di tahun 2009 nanti kita tinggal memiliki 69 BUMN, pada tahun 2012-2015 sebanyak 50 BUMN, dan setelah 2015 tinggal 25 BUMN. Penulis berpendapat tanpa pernah melakukan merger/akuisisi dan holding, sulit rasanya target tersebut dapat dicapai.

Kesimpulannya, kebijakan rightsizing telah berlangsung hingga kini. Namun, di tahun 2008 ini kita menanti sebuah langkah yang lebih bergema serta memiliki dampak signifikan bagi kesuksesan rightsizing BUMN. Tentunya, langkah ini dimaksudkan agar struktur BUMN ke depan menjadi lebih sederhana, tetapi menjadi pemain kelas global. Kini, kita tinggal menunggu langkah kongkret dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita ini.

Sunarsip
Ekonom
[Kolom, Gatra Nomor 7 Beredar Kamis, 27 Desember 2007]
(Gatra)

Nilai Impor November 2007 Meningkat 20,45 Persen

Dalidjo Blacksweet — Thu, 03 Jan 2008 02:49:00 +0000

Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta, Rabu, mengumumkan nilai impor selama November 2007 meningkat sebesar 20,45 persen dibanding Oktober 2007 yaitu mencapai 7,54 miliar dolar AS dari sebelumnya 6,26 miliar dolar AS.

Impor migas dan nonmigas masing-masing mengalami peningkatan sebesar 35,22 persen dan 14,56 persen menjadi 2,414 miliar dolar AS dan 5,123 miliar dolar AS.

Peningkatan impor migas disebabkan karena meningkatnya impor minyak mentah dan hasil minyak masing-masing sebesar 158,5 juta dolar AS (21,18 persen) dan 463,8 juta dolar AS (45,51 persen).

Total nilai impor Indonesia selama periode Januari-November 2007 mencapai 67,568 miliar dolar AS atau meningkat 20,45 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 56,097 miliar dolar AS.

Selama periode Januari-November 2007, impor migas naik 10,93 persen menjadi 19,47 miliar dolar AS sedangkan impor nonmigas mengalami kenaikan 24,93 persen menjadi 48,10 miliar dolar AS.

Impor terbesar terjadi pada golongan mesin/ pesawat mekanik dengan nilai 8,57 miliar dolar AS atau meningkat 17,81 persen dari total impor nonmigas.

Berdasarkan penggunaan barang, impor barang konsumsi selama Januari-November 2007 mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 39,46 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan impor yang terjadi pada kelompok barang modal sebesar 21,01 persen dan impor bahan baku/ penolong meningkat 18,43 persen.

Negara pemasok barang impor non migas Indonesia terbesar adalah Cina dengan nilai 7,28 miliar dolar AS dengan pangsa 15,13 persen, Jepang 5,98 miliar dolar AS (12,43 persen), Amerika Serikat 4,33 miliar dolar AS (9 persen).

Meski nilai impor mengalami kenaikan, namun BPS mencatat surplus perdagangan yang cukup tinggi yaitu mencapai 2,27 miliar dolar AS pada November 2007, atau 35,50 miliar dolar AS pada Januari-November 2007. Selama 11 bulan pertama 2007, ekspor mencapai 103,07 miliar dolar AS.
(Antara)

Pembangkit Listrik Tenaga Sekam Dibangun Januari 2008

Dalidjo Blacksweet — Thu, 13 Dec 2007 09:48:00 +0000

Pembangkit listrik tenaga sekam akan segera dibangun di Indonesia. Pembangunan pembangkit berbahan bakar alternatif itu akan dimulai Januari 2008 dan diharapkan dapat digunakan pertengahan 2009.

Pembangunan itu merupakan kerja sama antara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan perusahaan listrik asal Inggris, Applied Energy Services (AES).

“Selain di Indonesia, akan dibangun pula di Thailand. Ada 40 pembangkit yang akan kami bangun. Jika bisa masing-masing 20. Total investasi mencapai US$ 600 juta,” kata President and CEO AES Paul Hanrahan saat menghadiri MoU antara AES dengan pihak Indonesia dan PLN di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/12/2007).

Ditambahkan olehnya, tiap-tiap pembangkit dapat menghasilkan tenaga 10 sampai 15 MW dengan menggunakan pembakaran sekam (kulit gabah). Untuk di Indonesia, pilot project akan dilakukan pertama kali di Tabanan, Bali. “Kami akan mensurvey terus tempat-tempat mana yang cocok untuk pembangunan biomass ini. Saya harap ini dapat sejalan dengan kampanye energi ramah lingkungan,” ujar Hanrahan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim, Managing Director Asia Rising Paritat Lerngutai, Eksekutif Vice President and President AES, William Luraschi, President and CEO AES Paul Hanrahan, dan Menteri Lingkungan Thailand Yongyut Yuthavong.
(Detik)

Honda Kenalkan Kendaraan Bebas Emisi

Dalidjo Blacksweet — Mon, 03 Dec 2007 02:26:00 +0000

Honda memperkenalkan kendaraan sel bahan bakar (fuel cell) bebas emisi FCX Clarity di Los Angeles Motor Show dan pengiriman pertama kendaraan itu ke Amerika Serikat diperkirakan berlangsung tahun depan.

Pabrik Honda menyebutkan FCX Clarity dibuat berdasarkan platform kendaraan sel bahan bakar Honda V Flow dan FCX menandai kemajuan berarti dalam konsep hidrogen, dengan kemampuan tempuh, tenaga, berat dan efisiensi yang lebih baik.

Honda menuliskan kecepatan tertinggi kendaraan itu adalah 160 kilometer perjam dengan kemampuan tempuh 430 kilometer. Satu-satunya emisi FCX Clarity adalah air.

Menurut pabrik Honda, FCX Clarity menggunakan susunan V Flow yang dikombinasikan dengan baterai ion litium yang lebih ringkas dan efisien serta tangki hidrogen yang mengarahkan motor listrik.

Baterai FCX Clarity 40 persen lebih ringan dan 50 persen lebih kecil dibanding baterai generasi saat ini.

Hidrogen digabungkan dengan oksigen atmosferik di susunan sel bahan bakar dan di tempat itu, energi dari reaksi itu berubah menjadi tenaga listrik untuk menjalankan kendaraan.

Tenaga tambahan juga didapat dari energi kinetik yang ditangkap saat kendaraan mengerem atau mengurangi kecepatan. Energi itu disimpan bersama surplus dari sel bahan bakar di baterai ion litium.

Honda mengemukakan akan memberikan kredit FCX Clarity ke sejumlah orang di California selatan saat pengantaran pertama dilakukan pada musim panas 2008.

Cicilan untuk tiga tahun adalah 600 dolar per bulan, sudah termasuk pemeliharaan dan asuransi kecelakaan, demikian DPA.(Antara)

Pahami Selera Konsumen

Dalidjo Blacksweet — Fri, 30 Nov 2007 02:27:00 +0000

Pertanyaan:
Saya baru membuka usaha kecil-kecilan untuk pembuatan kerajinan tas dari manik-manik. Selama ini saya memproduksi barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Saya belum berani membuat produksi sendiri kalau tidak ada pesanan. Semua ini karena saya belum tahu selera konsumen, sehingga saya takut kalau kreasi saya tidak diterima konsumen. Saya mohon sarannya, bagaimana agar pengusaha pemula seperti saya bisa cepat mengerti dan menguasai selera konsumen?

INDRA PUTRI – Gresik
——–

Jawaban:
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, buat dan kumpulkan foto dari koleksi tas yang sudah Anda produksi dan susun rapi dalam album

sehingga bisa berfungsi sebagai katalog. Kemudian catat nama/model, bahan, motif, ukuran, lama pembuatan, harga dan nama pembeli. Buatlah tampilan album yang seprofesional mungkin. Kalau Anda tidak memiliki toko, Anda bisa membuat semacam pojok khusus di rumah Anda untuk memamerkan sampel produk. Pilihlah sebuah nama untuk perusahaan Anda, seandainya Anda belum memilikinya.

Kedua, mulailah dari yang kecil dan kembangkan secara bertahap. Anda tidak perlu memproduksi dalam jumlah besar dulu. Selain itu, pada tahap awal ini, Anda hanya perlu berinvestasi seperlunya untuk fasilitas produksi

atau biaya lain. Sejalan dengan waktu, Anda akan memahami apa yang laku di pasar dan apa yang tidak, dan secara perlahan memiliki jajaran produk yang cukup unik. Anda pun akan semakin memahami preferensi konsumen dan penjualan pun meningkat. Catatlah dengan rapi setiap penjualan produk Anda.

Ketiga, manfaatkan setiap kesempatan untuk mempromosikan produk Anda. Gunakan produk Anda sendiri ke mana pun Anda pergi, seperti arisan, pengajian, dan resepsi pernikahan. Jangan lupa jaga keserasian antara produk Anda dengan pakaian yang Anda gunakan saat itu. Kunjungi juga pameran maupun ajang lain yang dikunjungi oleh para sasaran konsumen Anda.(*) Sumber : JawaPos

Irit Duit di Buy Nothing Day

Dalidjo Blacksweet — Wed, 28 Nov 2007 04:36:00 +0000

Jakarta – Berapa kali Anda belanja dalam sebulan? Berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk belanja? Apakah belanjaan Anda benar-benar barang yang dibutuhkan?

Belanja adalah aktivitas yang kerap membutuhkan uang banyak. Tak jarang, kantong pun terkuras habis. Belanja diidentikkan sebagian kalangan sebagai pola hidup konsumerisme. Kegiatan ini bahkan menjadi hobi beberapa orang.

Tahukah Anda Buy Nothing Day alias hari tanpa belanja? Buy Nothing Day bukan istilah baru. Namun belum banyak orang yang tahu dan berniat menjalani hari tanpa belanja ini.

Di berbagai belahan bumi, hari tanpa belanja tidak dirayakan seragam. Di Amerika Serikat dan Kanada biasanya dirayakan pada sehari setelah perayaan Thanksgiving. Pada 2007 ini, AS merayakan pada 28 November 2007. Menurut wikipedia, Hari Tanpa Belanja di Indonesia biasa dirayakan pada Sabtu
pekan terakhir bulan November.

Hari Tanpa Belanja ini telah dirayakan secara internasional di lebih dari 30 negara. Perayaannya dipilih berdasarkan hari yang paling memungkinkan orang-orang menghabiskan waktu untuk berbelanja.

Kegiatan ini pertama kali dicetuskan oleh seniman dari Vancouver bernama Ted Dave yang kemudian dipromosikan oleh majalah Adbusters Kanada pada 1993. Orang-orang yang merayakan hari tersebut tidak akan bertransaksi jual-beli selama 24 jam. Lalu biasanya partisipan melakukan kampanye menyerukan bahaya konsumerisme kepada publik, dan mengajak mereka untuk berpartisipasi.

Mengutip dari wikipedia, tujuan Hari Tanpa Belanja adalah untuk memberikan kesadaran publik agar lebih peka terhadap apa yang dibeli, dan seharusnya mempertanyakan produk-produk yang dibeli dan perusahaan-perusahaan yang membuatnya. Selain iti juga membuat orang berhenti dan berpikir tentang
apa dan seberapa banyak yang mereka beli telah berpengaruh pada lingkungan dan negara-negara berkembang.

Anda adalah apa yang Anda Beli. Memang tidak berlebihan bila kegiatan belanja sedikit direm. Sebab di sudut lain Bumi ini masih banyak kaum papa yang sulit mendapat makan dan mengakses pendidikan. (nvt/ana) (DetikCOM)

Pemerintah Siapkan Delapan Jurus Cegah APBN Jebol

Dalidjo Blacksweet — Wed, 28 Nov 2007 04:26:00 +0000

JAKARTA – Harga minyak yang sudah di ambang USD 100 per barel mendorong pemerintah menyiapkan jurus baru untuk mengamankan APBN 2008. Formula mencegah APBN jebol itu kemarin dirumuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang Kabinet Paripurna selama lima jam di Kantor Kepresidenan. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri PU Joko Kirmanto, dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers usai sidang kabinet menjelaskan, dari perhitungan Depkeu, pada November ini, rata-rata harga minyak sekitar USD 92 per barel dan untuk Desember diperkirakan di kisaran USD 95 per barel.

Harga minyak Indonesia (ICP -Indonesian Crude Price) rata-rata lebih rendah USD 5 di bawah harga internasional. “Artinya, kalau Desember diasumsikan ICP USD 95 per barel, berarti harga pasar global sekitar USD 100. Ini akan berdampak penerimaan negara bakal mencapai Rp 724,5 triliun akhir tahun ini,” jelas Ani -panggilan Sri Mulyani.

Berdasar asumsi itu, pemerintah menyiapkan delapan langkah pengamanan untuk menyelamatkan APBN 2008. Pertama, menggunakan dana cadangan pengamanan gejolak BBM sebesar Rp 6 triliun untuk kali pertama. Kedua, belanja procurement kementerian dan lembaga yang biasanya hanya terserap sekitar 85 persen akan ditingkatkan menjadi 90-95 persen sehingga diharapkan mampu memberikan ruang anggaran Rp 11,7 triliun.

Ketiga, pemerintah bakal menerbitkan SUN sebesar Rp13,9 triliun bagi beberapa daerah penghasil minyak yang akan memperoleh windfall profit dari tingginya harga minyak sepanjang 2008. Keempat, pemerintah bakal memangkas kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga yang dinilai tidak prioritas. “Kami melihat desain anggaran kementerian dan lembaga masih memiliki ruang penghematan. Langkah ini diharapkan memberikan ruang anggaran Rp10 triliun,” kata Ani. Dia menjelaskan bahwa Presiden SBY dalam rapat menggariskan bahwa seluruh program pemerintah yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan tidak akan diutak-atik.

Kelima, mengamankan produksi minyak dan gas serta menjaga subsidi BBM dari sisi efisiensi dan melakukan berbagai penghematan. Langkah keenam, pemerintah bakal mengefisienkan penggunaan subsidi BBM dan listrik dengan memantau secara ketat kinerja PT Pertamina dan PT PLN. Dua BUMN tersebut akan menjadi wadah bagi pemerintah membayarkan subsidi layanan publik (PSO -public service obligation).

Langkah ketujuh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Depkeu untuk mengoptimalisasi target penerimaan pajak dengan menambah target penerimaan pajak penghasilan (PPh) Rp 9 triliun dan penerimaan cukai Rp 1 triliun. “Masih ditambah dengan extra effort Ditjen Pajak Rp 5 triliun,” kata Menkeu. Pemerintah juga bakal memacu setoran dividen BUMN, khususnya Pertamina, yang memiliki keuntungan Rp 9 triliun. “Itu dengan catatan bila harga minyak USD100 per barel sepanjang tahun. Itu adalah windfall profit Pertamina,” tutur Ani.

Kedelapan, kalau defisitnya naik dari Rp 73 triliun menjadi Rp 75 triliun, pemerintah berencana menambah lagi penerbitan SUN. “Itu delapan langkah yang akan kita lakukan supaya APBN 2008 aman, tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Ani.

Selain memaparkan delapan langkah pengamanan, Menkeu membeber kemungkinan asumsi makro pada APBN 2008. “Defisit akan dijaga pada level 1,8 persen, hanya naik dari Rp 73,3 triliun ke Rp 75,9 triliun, dan seluruh komposisi penerimaan dari belanja akan dijaga sestabil mungkin,” sebut Ani.

Kenaikan harga minyak tersebut akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi menurun. Yang semula untuk APBN adalah 6,8 persen turun menjadi 6,4-6,7 persen. “Bank Indonesia masih menggunakan 6,2-6,8 persen range dalam exercise ini kami melihat risiko untuk turunnya akn turun 0,1-0,3 persen. Kurs bakal sedikit melemah dari Rp 9.100 menjadi Rp 9.200,” ulasnya.

Menko Perekonomian Boediono menambahkan bahwa dalam sidang kabinet paripurna, pembahasan mengenai kesiapan kita menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan ekonomi disertai dengan perkembangan harga minyak dunia. “Dalam pertemuan ini, beberapa menteri melaporkan ada yang menjadi rencana atau antisipasi upaya kita untuk menghadapi kemungkinan dari harga minyak dunia yang melonjak,” katanya.

Komitmen pemerintah untuk mengamankan APBN juga ditentukan angka produksi minyak Indonesia yang selama ini meleset dari target yang dicanangkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa ada dua hal yang berhubungan dengan penerimaan migas. Pertama, menjaga upaya mencapai sasaran produksi minyak (lifting) 1.034.000 barel per hari pada 2008. Kedua, di sisi pengeluaran, pemerintah berusaha melakukan penghematan. (tom/iw) (JawaPos)