Jasa kedua Soeharto adalah selalu merencanakan segala sesuatu. Soeharto membuat rencana pembangunan yang bertahap sehingga bisa memperhitungkan target dan strategi.

“Pemerintahan yang sekarang nggak ada begitu,” komentar Gus Dur yang mengenakan kemeja batik berwarna coklat.

Jasa ketiga adalah, pemerintahan Soeharto berorientasi pada rakyat kecil. Inilah yang dinilai Gus Dur sangat kurang pada pemerintahan sekarang.
(Detik)

Itulah harapan atas institusi dan cara kerja birokrasi pemerintahan, yang memang mesti berperan sebagai lembaga pelayanan publik (public services) yang tidak diembel-embeli dengan vested interest. Sebagai lembaga, birokrasi pemerintah mesti baik, karena memang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi ragam kebutuhan dan kepentingan warga negara. Birokrasi pemerintahan itu pun mesti diisi oleh pegawai-pegawai yang bersih, yang tidak mementingkan diri sendiri dan atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikannya.

Cara kerja melayani yang dilakukan aparat mesti adil tanpa kecuali; harus tidak memihak, karena demikianlah tugas yang dibebankan kepadanya, meskipun diiming-imingi keuntungan material atau promosi jabatan atau karena mendapat tekanan dari pihak tertentu.

Singkatnya, secara ideal-normatif, birokrasi pemerintahan, di mana pun dan pada berbagai tingkatan apa pun, dituntut, dan memang tuntutan imperatif yang seharusnya dipenuhi, untuk menempatkan prinsip-prinsip rasionalitas dan profesionalitas sebagai landasan tindakan dan cara kerjanya.

**

TETAPI tampaknya, model birokrasi yang objektif dan netral yang menjadi tuntutan yang mesti dijalankan itu, pada pemerintahan kita, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih jauh panggang dari api. Berbagai tudingan miring yang diajukan berbagai kalangan masyarakat punya landasan faktualnya, bukan tudingan apriori atau prasangka.

Penyimpangan aparat birokrasi dalam menjalankan pelayanan untuk masyarakat di kantor-kantor pemerintah daerah umpamanya telah lama terdengar. Para aparat itu dicap lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mengurus kepentingan warganya. Masyarakat lebih banyak diperlakukan sebagai objek, sapi perahan, ketimbang sebagai subjek yang perlu diberi perlakuan yang baik sebagai warga negara. Mereka tidak peduli dengan keluhan dan aspirasi yang muncul dan malah cenderung membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan; orang-orang yang memiliki uang, berkuasa, keluarga, konco atau kroni, dan golongannya akan mendapatkan prioritas.

Bahkan banyak aturan yang oleh aparat pemerintah “dipelintir” seenaknya sendiri. Mekanisme dan prosedur administratif yang sesungguhnya cukup mudah kemudian dibuat berbelit-belit. Dalilnya, “kalau urusan bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”. Melalui dalil itu, mereka bisa mendapatkan extra money”. Kecepatan dan keakuratan pelayanan bukanlah target utama, yang menjadi target adalah berapa besar barang atau uang yang bisa didapat dari pelayanan itu. Slogan one day service yang terus-menerus dikumandangkan, memang sekadar slogan, hanya lips service, retorika saja.

Karena itu, bila melihat pada cara kerja birokrasi pemerintahan, apakah itu di masa Orde Baru, maupun di masa reformasi yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun, tidak banyak tampak wajah dan kinerja yang berubah. Pernyataan bahwa birokrasi telah punya paradigma baru, yakni cara pandang dan cara kerja yang lebih mementingkan kualitas pelayanan dan transparan, nyatanya tidak terwujud dalam kinerja sehari-hari aparat pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan masih menunjukkan praktik-praktik manajemen organisasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan jauh dari fleksibilitas. Tetap saja yang terlihat adalah ciri-ciri yang sangat birokratis, yang menekankan pada aturan-aturan administratif yang berlebihan. Penyimpangan dan pemborosan juga lazim terjadi, seperti terungkap setiap tahun dari hasil temuan BPK (badan pemeriksa keuangan) yang jumlahnya cukup besar dan menampakkan kecenderungan yang terus meningkat.

Dalam konteks itulah, birokrasi pemerintahan kita tetap masih memiliki citra yang negatif di mata masyarakat. Namun demikian, warga masyarakat pun tidak banyak punya daya dan kuasa untuk bisa mengontrol laku-lampah berbagai lembaga pemerintahan itu. Untuk bisa melakukan kegiatan, apakah itu aktivitas ekonomi, sosial, dan kebudayaan harus mendapatkan izin dan jangan harap izin itu bisa segera diberikan bila warga masyarakat tidak menyediakan “sesuatu” atau memiliki katebelece. Dengan kata lain, warga masyarakat bisa menembus dengan cepat berbagai prosedur administratif yang dibuat-buat itu bila memakai pelicin, bisa berupa uang atau materi lainnya, atau bila punya relasi dekat dengan elite penguasa atau aparat birokrasi tersebut.

Berbagai potensi perubahan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat, yang mestinya difasilitasi pemerintah, tetapi karena prosedur dan mekanisme fasilitasnya begitu berbelit-belit, potensi itu menjadi terhambat untuk manifes. Karena itu, wajah birokrasi pemerintah ini tampaknya menjadi kekuatan yang kontraproduktif, lebih memperlihatkan kinerja sebagai lembaga publik yang konsumtif, yang menggerogoti keuangan negara, bahkan sekaligus juga banyak menyedot sumber-sumber daya sosial-ekonomi yang ada pada masyarakat, bukannya memberikan sumbangan untuk mendorong dinamika masyarakat. Dan karena juga cara kerja birokrasi itu diskriminatif, dalam arti memiliki kecenderungan untuk lebih mendahulukan kepentingan orang-orang yang memiliki akses dan kontrol pada sumber-sumber daya sosial-ekonomi dan kekuasaan politik, maka birokrasi itu secara langsung mendorong pada kian melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

**

KRISIS ekonomi yang sudah berlangsung enam tahun lebih yang begitu membebani kehidupan masyarakat, tampaknya tak segera kunjung pulih karena “terhambat” oleh kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yang pada tingkatan praktiknya tetap berada pada lingkungan birokratisme yang berlebihan. Meskipun pemerintah di awal reformasi dan tetap dipegang hingga sekarang, bahwa birokrasi pelayanan pemerintah telah mengubah paradigmanya, prinsip perubahan itu hanya sebatas pada level pemikiran, katakanlah suatu perubahan pada tingkatan kognitif, yang sama sekali tidak atau belum menyentuh perubahan pada tingkat perilaku.

Secara umum kinerja birokrasi pemerintah dari dulu hingga kini boleh dikatakan tidak menunjukkan perubahan yang berarti, tetap diliputi berbagai praktik penyimpangan dan ketidakefisienan, karena memang perilaku aparatnya tidak berubah. Perubahan paradigma hanya berkumandang sebagai retorika politis dan karenanya hanya bisa dilihat pada tataran simbolik, bukan pada praktik sosialnya.

Sudah barang tentu, birokrasi yang menjadi bagian dari masalah dan cenderung melanggengkan krisis multidimensi ini, mesti diubah. Dan perubahan itu harus langsung pada tataran perilakunya, bukan sekadar pada level pemikiran.

Dalam kajian sosiologi, perilaku hanya dimungkinkan bisa berubah bila landasan-landasan yang menjadi wajah di mana perilaku itu berjalan juga berubah. Apa yang menjadi basis dari perilaku itu? Sosiologi telah mengidentifikasi beberapa basis tempat perilaku itu berlangsung, di antaranya basis material dan organisasional. Karena itu, untuk mengubah perilaku, maka basis struktur organisasi dan sumber material birokrasi musti diubah.

Pertama, struktur birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, terlalu “gemuk” dan rumit. Dengan sendirinya, karena organisasi itu besar dan kompleks, ia diisi oleh banyak pegawai dan bagaimanapun pegawai-pegawai yang banyak itu perlu diberi porsi pekerjaan. Dalam konteks pemberian porsi pekerjaan ini, birokrasi yang gemuk itu akan memperluas dan memperpanjang aturan-aturan administratif. Melalui aturan yang jauh dari sederhana itu, pegawai bisa diberi sedikit pekerjaan.

Kedua, basis material birokrasi, khususnya upah untuk aparatnya sangat terbatas. Dalam keterbatasan upah aparat birokrasi akan berupa untuk menambah pendapatannya dengan cara “mengomodifikasikan” aturan-aturan tersebut dan dari komoditisasi prosedur normatif itulah aparat mendapatkan extra money. Sebenarnya, keterbatasan upah itu juga merupakan refleksi dari struktur organisasi yang gemuk.

Dalam konteks kedua basis yang melandasi perilaku birokrasi itulah, perubahan paradigma birokrasi yang realistik adalah mengubah struktur organisasi dan menambah sumber material untuk aparat birokrasi.

Pertama, struktur birokrasi harus dibuat ramping dan sederhana. Memang prinsip perubahan ini berarti melakukan proses rasionalisasi, yakni mengurangi jumlah pegawai. Paradigma ini jauh dari populer karena dianggap menghilangkan sumber nafkah dan jabatan banyak orang. Tetapi bagaimanapun pendekatan tersebut mesti dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Bisa saja rasionalisasi ini tidak dilakukan secara radikal, mendadak, umpamanya untuk waktu sepuluh atau lima belas tahun ke depan pemerintah tidak lagi menambah jumlah pegawai, sementara untuk menangani ragam pekerjaan bisa dibantu dengan proses teknologisasi.

Kedua, meningkatkan upah pegawai. Bila struktur organisasi birokrasi itu ramping, sumber daya ekonomi yang tadinya dipakai untuk membayar upah pegawai yang banyak bisa dialokasikan untuk menaikkan upah pegawai yang sedikit.

Di negara-negara maju, struktur organisasi birokrasi pemerintahan cukup ramping, jumlah pegawainya sedikit, tetapi tingkat upahnya cukup tinggi, dan perangkat teknologi berperan besar dalam membantu pekerjaan aparat pemerintah. Semua itu memungkinkan prinsip-prinsip birokrasi pemerintahan yang rasional dan profesional menjadi bisa diterapkan dengan baik. Dan yang terpenting birokrasi yang tidak birokratis itu kemudian bisa mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan, bahkan melakukan tindakan preventif, dan bisa ikut mendorong dan atau memfasilitasi perubahan ke arah yang lebih progresif dari kehidupan masyarakat.* Oleh BUDI RAJAB. Penulis, staf pengajar Jurusan Antropologi, Fisip Universitas Padjadjaran Bandung.
(Sumber)

Berita mengenai paket tersebut menjadi menarik keingintahuan publik, karena dalam paket yang dikirim kepada Ny. Suciwati dan kantor Imparsial tertera tulisan, “jangan libatkan TNI atas kematian Munir”. Berbagai spekulasi muncul menyusul tulisan itu. Apakah benar TNI terlibat dalam kasus kematian Munir atau cuma upaya mendiskreditkan TNI semata? Spekulasi lain menyangkut tulisan itu, mungkin saja merupakan taktik memancing harimau agar ke luar dari sarangnya.

Dalam kaitan ini, TNI kembali “diuji” kesabarannya. Sejak bergulirnya era reformasi Mei 1998 lalu, TNI benar-benar menjadi sorotan. Institusi ini menjadi pusat perhatian, selain terus dikritisi melalui berbagai unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, LSM, dan komponen masyarakat yang mengritisi peranan TNI dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi. Sampai detik-detik TNI merayakan HUT-nya yang ke-59, 5 Oktober 2004 lalu, unjuk rasa terus bergulir seolah menjadi kado berisikan sebuah “tuntutan”.

Para pengunjuk rasa menyampaikan orasi tentang tingkah laku TNI, mulai dari masalah dwifungsi, HAM, militerisme, keberadaan komando teritorial, dan bisnis TNI. Masalah koter dan bisnis TNI merupakan aktualisasi sejalan dengan disahkannya Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) September 2004.

TNI memang harus menerima kenyataan pahit atas berbagai sorotan akumulasi akibat langkahnya pada zaman Orde Baru. TNI waktu itu tidak lagi bersikukuh pada posisinya sebagai alat negara, tapi lebih ditempatkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Selama kurang lebih 32 tahun “ikut” menempatkan diri sebagai alat penguasa, TNI nyaris “melupakan” kodratnya sebagai bagian dari rakyat. Dwifungsi menjadi semacam alat legitimasi untuk bergerak secara leluasa di berbagai sektor lingkungan sipil, khususnya bidang sosial politik.

Tentara yang lahir dan berjuang dengan rakyat, sebuah “memori” yang menjadi salah satu landasan lahirnya dwifungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik, harus mengubah paradigmanya sesuai tuntutan global demokratisasi.

Kini, peran sospol ABRI telah dihapus sejalan dengan tuntutan era reformasi mengenai dwifungsi ABRI dan nama ABRI-pun berganti menjadi TNI. Secara simbolis, peran sospol “disikapi” di antaranya dengan tidak menempatkan lagi anggota TNI di DPRD maupun DPR RI periode 2004-2009. Peran anggota TNI di lembaga terhormat ini berakhir September tahun 2004.

Perjalanan panjang TNI sebagai institusi, sejak kelahirannya hingga era reformasi, tidak bisa dipungkiri memang tidak terlepas dari masalah politik negara. Mungkin bukan sebuah rahasia lagi, intensitas peran TNI dalam percaturan politik dipengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah yang tengah berkuasa. Bahasa lainnya, dapat dikatakan peran politik TNI yang dilaksanakan merupakan jawaban atas tuntutan situasi dan lingkungan zaman yang tengah berjalan.

Dominasi peran sospol ABRI pada zaman Orde Baru sangat dominan, hingga saat terjadi perubahan politik pada era reformasi, dominasi tersebut mendapat “gugatan” untuk dihentikan. Pada zaman Orde Baru, anggota TNI mulai yang berpangkat sersan sampai kolonel banyak menempati posisi pada kantor pemerintah yang diasumsikan sebagai porsi untuk orang sipil.

TNI sebagai salah satu komponen bangsa, memang tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa serta pergantian pimpinan pemerintahan dari masa ke masa. Sejalan dengan putaran roda zaman, TNI dituntut mampu mengakomodasi tuntutan reformasi sebagai suatu konsekuensi melalui reformasi internal.

Dalam menghadapi situasi dan perjalanan sejarah bangsa, TNI tidak mungkin menutup diri dan menghindari langkah-langkah yang harus dilakukannya guna mengantisipasi berbagai tuntutan proses demokratisasi yang tengah berkembang di kalangan masyarakat .

Di antaranya, masalah isu hak asasi manusia (HAM) yang dalam lima tahun sejak era reformasi dikumandangkan, kerap menghantam TNI. Hal itu memang tidak terlepas dengan keterkaitan kiprah TNI pada masa lalu. Pergantian pemerintah yang berkuasa memunculkan paradigma baru dalam kebijakan politiknya. Dan kebijakan itu berdampak pada TNI.

Jika sebelumnya kata stabilitas menjadi pegangan dalam menjaga situasi dan kondisi negara agar tetap aman, hingga tak jarang TNI melakukan hal-hal represif guna menjaga stabilitas keamanan negara. Akibatnya TNI terseret pada masalah isu pelanggaran HAM.

Tahapan-tahapan reformasi internal di tubuh TNI, selain menghapus kegiatannya dalam “memainkan” peran sosial politik, juga diharapkan kemampuannya meluruskan pengertian “supremasi sipil” menjadi “supremasi rakyat”. Sebuah proses yang mensyaratkan pelaksanaan pemilihan posisi-posisi politik dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.

Pada era Orde Baru, supremasi sipil bukan sebuah kedaulatan di tangan rakyat tetapi dikonotasikan sebagai supremasi para pemimpin, pemimpin partai politik, dan pegawai negeri.

**

KEKHAWATIRAN TNI akan mengulang kiprahnya seperti pada zaman orde baru, sempat muncul sebagai dampak adanya wacana pemberian hak pilih dan dipilih bagi prajurit TNI pada pemilu.

Sebagai warga negara, anggota TNI memang memiliki hak politik, namun jika hak pilih dan dipilih itu terealisasi, kekhawatiran netralitas TNI menjadi tanda tanya. Sebagai benteng negara, dihadapkan kepada masalah dilematis dalam menghadapi peluang untuk tidak netral dalam berpolitik, bahkan kehilangan sikap profesional. Namun demikian, wacana tersebut bergantung pada bagaimana UU yang mengaturnya guna menghindari benturan kepentingan. Kepentingan politik dan netralitas TNI. Sebagai pengawal NKRI apakah TNI mau mencobanya, tentunya dengan sebuah risiko sebagai konsekuensinya.

Kini, putaran roda zaman dan sejarah Bangsa Indonesia tengah berjalan dan mencatat sebuah evolusi perjalanan sebuah institusi, khususnya TNI dalam melakukan perubahan.

Sebelum era reformasi, warga masyarakat sepertinya tabu mengritisi TNI. Waktu itu ada semacam pemeo, jangan mencoba mengulas dua hal yang sensitif untuk dikritisi, yakni pemerintahan Soeharto dan TNI.

Perubahan situasi dan kondisi sosial politik negara seperti putaran sebuah roda, roda zaman yang seolah berputar arah 180 derajat. Namun, persepsi masyarakat terhadap TNI masih dipengaruhi sebuah memori kiprah masa lalu. Mungkin ini sebuah realitas politik.

Di sini tampaknya TNI tengah diuji tingkat intelektualitasnya, sejauhmana tingkat kesabaran dan konsistensi terhadap reformasi serta dukungannya pada sistem demokrasi yang tengah berjalan.

Bergulirnya reformasi, telah membuka kesempatan pada segenap komponen bangsa untuk melakukan koreksi atas tatanan lama untuk disesuaikan dengan dinamika baru.

Dalam situasi kondisi yang terkesan “maju kena, mundur kena”, TNI saat ini tengah dihadapkan pada masalah dilematis yang harus diatasi. Di antaranya, TNI harus mampu mengembangkan aturan yang diperlukan bagi sebuah institusi pertahanan yang profesional. Selain memperbaiki citra kurang baik akibat peranan masa lalu.

Pada masa transisi akibat terjadinya pergeseran dan perubahan situasi dan kondisi politik zaman Orde Baru ke era reformasi, dibutuhkan perubahan yang signifikan di tubuh TNI.*** (Oleh SUPARMAN W).

Penulis, wartawan “Pikiran Rakyat”.
(Pikiran Rakyat)

Dijelaskan, semua pulau di Indonesia sebenarnya sudah memiliki nama, baik yang diberikan oleh masyarakat lokal maupun pendatang yang ke pulau tersebut. Akibatnya, masih ditemukan satu pulau memiliki dua hingga tiga nama yang berbeda.

“Karena itu, harus ada pengakuan negara dan internasional untuk menggunakan satu nama yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan kerancuan jika merujuk pada satu pulau,” paparnya.

Terkait dengan hal tersebut salah satu tugas Coremap dalam dua tahun terakhir, melakukan pemetaan dan meregistrasi kembali pulau-pulau yang belum memiliki nama resmi.

Hal tersebut penting dilakukan, lanjut Jamaluddin, untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber daya kelautan yang dimiliki, termasuk terkait dengan batas wilayah dengan negara lain. Selain itu, untuk mendapatkan pengakuan secara internasional, sehingga posisinya lebih kuat.

“Ini termasuk mengantisipasi, jangan sampai ada lagi pulau kita yang diklaim oleh negara lain sebagai miliknya,” ujarnya.

Berdasarkan data DKP diketahui, posisi Indonesia pada lalulintas perdagangan internasional, selain strategis, juga memiliki potensi pesisir yang sangat besar. Dari seluruh kepulauan di Indonesia memiliki garis pantai terpanjang ke dua di dunia dengan panjang pantai sekitar 81 ribu kilometer.

Sementara jumlah pulaunya mencapai 17.504 buah dengan 5,8 juta kilometer bujur sangkar Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) atau tiga kali luas daratan. Bahkan sekitar 37 persen species ikan di dunia berada di perairan Indonesia.
(Antara)